Medan – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan, Dameria Pangaribuan, menegaskan bahwa sektor pendidikan, pelayanan publik, serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Dameria Pangaribuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi, saat menyampaikan pandangan dalam Sidang Paripurna DPRD Sumatera Utara, Kamis (16/7/2026).
Dalam paparannya, Dameria menilai peningkatan kualitas pendidikan harus terus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing Sumatera Utara di masa mendatang.
“Setiap anak di Sumatera Utara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Pemerintah perlu memastikan pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta dukungan terhadap sarana dan prasarana sekolah,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan, Dameria juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, reformasi birokrasi harus benar-benar diwujudkan melalui pelayanan yang profesional dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
“Pelayanan publik yang baik merupakan cerminan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, setiap instansi harus terus melakukan evaluasi dan inovasi agar pelayanan semakin efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dameria turut memberikan perhatian terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menilai BUMD harus mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar mampu bersaing serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kinerja BUMD perlu terus dievaluasi agar keberadaannya benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah, baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung pembangunan ekonomi Sumatera Utara,” tegasnya.
Dameria berharap berbagai masukan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Sumatera Utara dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi
Ia menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif guna memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.
