
MEDAN — Penindakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dinilai tidak boleh sebatas aksi penangkapan rutin tanpa memberi efek jera yang menyeluruh. Anggota DPRD Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Landen Marbun, menegaskan pentingnya aparat penegak hukum mengadopsi ketegasan dan komitmen kuat yang pernah diterapkan pimpinan kepolisian terdahulu dalam membumihamuskan jaringan kejahatan hingga ke akar-akarnya.
Sikap tegas tersebut disampaikan oleh Landen Marbun saat membacakan pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara dalam Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, di Medan, pada Rabu (28/10/2026).
Meskipun mengapresiasi sejumlah keberhasilan penindakan berskala besar oleh aparat—seperti penyitaan tonan bahan baku narkotika di jalur laut serta pengungkapan laboratorium gelap—Landen Marbun mengingatkan agar perang melawan narkoba tidak terjebak dalam slogan formalitas, baliho, maupun agenda seremonial semata.
”Jangan pernah memberi ruang, jangan pernah memberi napas bagi jaringan narkoba di Tanah Sumatera Utara ini. Belajarlah dari kepemimpinan terdahulu yang secara konsisten memberantas perjudian dan premanisme. Bukan sekadar bagaimana menangkap, tetapi bagaimana membuat kejahatan kehilangan ruang untuk tumbuh,” tegas Landen Marbun di hadapan peserta rapat paripurna.
Politisi PDI Perjuangan tersebut membeberkan tingkat kerawanan yang mengkhawatirkan di daerah ini, di mana tercatat 477 wilayah rawan narkoba dengan tingkat prevalensi penyalahgunaan mencapai 10,49 persen. Angka ini berpotensi mengancam keselamatan dan masa depan lebih dari 1,5 juta jiwa warga Sumatera Utara.
Merespons kondisi tersebut, Landen Marbun mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait melakukan evaluasi terbuka terhadap efektivitas regulasi daerah yang sudah ada sebelum mengesahkan aturan baru. Fraksi PDI Perjuangan sendiri menyepakati keberlanjutan pembahasan Ranperda ini dengan memberikan delapan poin catatan kritis sebagai kontrak moral:
- Evaluasi Total Regulasi: Melakukan peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah pencegahan narkoba yang berlaku sebelumnya.
- Indikator Terukur: Memastikan implementasi kebijakan memiliki target kinerja, pembagian penanggung jawab, serta dukungan dana yang jelas.
- Peta Jalan Jangka Panjang: Menyusun alur pencegahan dan penindakan yang terintegrasi langsung dengan RPJPD Sumatera Utara 2025–2045.
- Sinergi Lintas Lembaga: Memperkuat kolaborasi sinergis antara kepolisian, BNN, TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, hingga dunia pendidikan dan masyarakat.
- Diferensiasi Penanganan: Menindak tegas bandar dan pengedar tanpa pandang bulu, sementara korban penyalahgunaan—khususnya anak-anak—wajib mendapatkan fasilitas rehabilitasi yang mudah diakses dan layak.
- Pelibatan Generasi Muda: Memosisikan pemuda, organisasi siswa, dan mahasiswa sebagai garda depan gerakan antinarkoba.
- Transparansi Anggaran: Menjamin alokasi anggaran penanganan narkoba tersedia secara memadai dan tepat sasaran hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
- Pengawasan Terpadu: Memperketat pengawasan terhadap irisan peredaran narkoba dan perjudian digital (judi online) dengan penegakan hukum yang profesional.


