Medan — Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Meriahta Sitepu, meminta pemerintah tidak berhenti pada permintaan maaf terkait ratusan pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Karo yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Meriahta, kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat program. Selain memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan kesehatan hingga pulih, pemerintah juga harus mengungkap penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh.
Hal itu disampaikan Meriahta kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (19/8/2026), di Medan, menanggapi permintaan maaf Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kepada para pelajar dan keluarga korban serta jaminan pemerintah provinsi terhadap biaya pengobatan.
Meriahta menilai sikap pemerintah yang menyampaikan permintaan maaf merupakan bentuk tanggung jawab yang patut dihargai. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus diikuti dengan tindakan konkret, terutama memastikan kondisi kesehatan seluruh pelajar yang terdampak benar-benar tertangani.
“Permintaan maaf tentu kita hargai. Tetapi jangan berhenti di situ. Yang paling utama adalah memastikan seluruh siswa mendapatkan perawatan yang baik sampai mereka benar-benar pulih dan tidak menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari,” ujar Meriahta.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut itu juga meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Ia menilai seluruh kemungkinan, termasuk adanya kelalaian dalam proses penyediaan makanan, perlu diperiksa secara objektif.
“Kita jangan berspekulasi sebelum hasil pemeriksaan keluar. Tetapi semua tahapan harus diperiksa. Kalau ditemukan ada prosedur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau terdapat kelalaian, tentu harus ada evaluasi dan tanggung jawab,” tegasnya.
Meriahta menyebut laporan mengenai 353 pelajar yang mengalami gejala gangguan kesehatan menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa. Ia meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo.
Evaluasi, katanya, perlu mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan dan kualitas bahan pangan, proses memasak, kebersihan tempat pengolahan, penyimpanan, hingga mekanisme distribusi makanan kepada siswa.
“MBG merupakan program yang baik dan memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Karena itu, aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan. Jangan sampai program yang baik justru menimbulkan persoalan baru bagi penerimanya,” katanya.
Meriahta berharap hasil pemeriksaan terhadap sampel makanan maupun para korban dapat segera diketahui sehingga penyebab kejadian menjadi jelas. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Sumut, Meriahta menegaskan pihaknya akan terus memperhatikan perkembangan penanganan para pelajar yang terdampak serta mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
