Dukungan Penuh Mengalir dari DPRD Sumut, Program Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Dinilai Solusi Ringankan Beban Warga

Medan — Kebijakan pemutihan serta penghapusan denda administratif pajak kendaraan bermotor yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapat apresiasi luas. Langkah strategis yang diinisiasi oleh Bapenda Sumut bersinergi dengan kepolisian dan instansi terkait ini dipandang sebagai instrumen penting untuk mendongkrak tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban fiskal mereka.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, secara terbuka menyampaikan dukungan penuh terhadap terlaksananya program keringanan tersebut. Politisi yang juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini menilai bahwa penghapusan denda pajak akan memberikan keleluasaan finansial bagi warga yang selama ini terkendala akumulasi tunggakan.

​”Soal pemutihan pajak kita sangat mendukung sehingga harapan kita minat masyarakat Sumut dapat meningkat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya,” ungkap Mangapul Purba saat memberikan keterangan pers di Medan, Senin (02/11/2026).

Legislator yang berasal dari daerah pemilihan wilayah Siantar dan Simalungun tersebut menambahkan, momentum pemutihan pajak ini harus dioptimalkan sebaik mungkin guna mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sektor pajak kendaraan bermotor diyakini akan memperkuat fondasi anggaran dalam menopang percepatan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Kendati demikian, Mangapul mengingatkan agar keterbatasan waktu pelaksanaan program diantisipasi secara taktis oleh instansi pelaksana. Ia mendesak dinas berwenang untuk menggencarkan publikasi secara masif ke berbagai penjuru daerah agar informasi tersebut tidak berhenti di perkotaan saja.

​”Kita meminta Dinas terkait supaya melakukan sosialisasi semaksimal mungkin dalam waktu yang tidak panjang ini. Di samping itu, penghapusan denda tentu akan meringankan masyarakat Sumatera Utara,” tegasnya.

Guna menjamin efektivitas penyerapan program, dirinya mendorong jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan pola pelayanan aktif langsung ke lapangan (jemput bola). Dengan pendekatan proaktif hingga ke wilayah-wilayah terpencil, masyarakat akan terbantu secara langsung dalam mengurus administrasi kendaraan tanpa harus menempuh jarak jauh.

Melalui sinergi kebijakan yang pro-rakyat ini, Fraksi PDI Perjuangan optimis kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara dan membayar pajak akan semakin meningkat, beriringan dengan bertambahnya kemandirian fiskal daerah untuk kesejahteraan bersama.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top