Medan — Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Sutarto, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan keamanan pangan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Desakan tersebut disuarakan menyusul maraknya laporan kasus gangguan kesehatan dan dugaan keracunan massal yang menimpa para pelajar usai mengonsumsi hidangan program MBG di beberapa daerah di Sumut belakangan ini.
Melalui keterangannya pada Rabu (23/9/2026), Sutarto menegaskan perlunya keterlibatan aktif Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai garda terdepan pengujian higienitas dan mutu pangan sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah.
”Sumatera Utara termasuk daerah yang banyak mengalami keracunan akibat MBG. Saya meminta penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BBPOM ini merupakan unit pelaksana teknis di daerah, yang perannya harus diperkuat pelibatannya dalam pengawasan,” tegas Sutarto.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa payung hukum terkait pengawasan pangan sejatinya telah diatur secara rinci dalam regulasi pemerintah pusat.
”Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan mandat eksplisit kepada BPOM dalam pengawasan keamanan pangan pada pelaksanaan MBG. Pengawasan ini sangat penting dan mendesak, karena menyangkut keselamatan serta masa depan anak-anak kita,” lanjutnya.
Melalui desakan ini, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendorong instansi terkait untuk segera menyusun mekanisme pengujian sampel makanan secara berkala di tingkat lokal guna meminimalisir risiko kelalaian dan menjamin program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan bagi peserta didik.
