Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai partai penyeimbang. Megawati mengatakan posisi penyeimbang bukan pilihan taktis yang ditentukan oleh dinamika kekuasaan sesaat. Rabu (8/7/2026)
Hal itu disampaikan Megawati dalam surat internal bernomor 1275/IN/DPP/VI/2026 yang diteken pada Rabu (1/7/2026). Dalam surat tersebut, Megawati mengatakan sistem pemerintahan presidensial Indonesia tak mengenal istilah ‘oposisi’ dan ‘koalisi’.
“Pada Pembukaan Kongres VI PDI Perjuangan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 1 Agustus 2025, saya menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi,” kata Megawati,
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi,” sambungnya.
Megawati mengatakan demokrasi Indonesia memerlukan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian moral untuk menyampaikan kritik dan koreksi terhadap pemerintah. Sebab itu, PDIP memilih menempatkan diri sebagai partai penyeimbang.
“Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat. Dalam konteks itulah PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang,” jelasnya.
Sebagai informasi, posisi PDIP sempat diperdebatkan beberapa waktu lalu. Salah satunya oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya di dalam atau luar pemerintah.
