Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs Rapidin Simbolon MM, meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di Kompleks Parlemen, Senayan (03/06/2026).
Rapidin menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu perlu dibuat lebih selektif dan tepat sasaran. Masukan tersebut, berasal dari aspirasi masyarakat yang ia temui saat berkeliling ke sejumlah desa di daerah pemilihannya di Sumatera Utara.
Ia menegaskan PDI Perjuangan mendukung program MBG. Namun, skema pelaksanaannya dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan.
“PDI Perjuangan sangat setuju dengan Makanan Bergizi Gratis. Tetapi pola sistemnya yang kurang enak bagi kami. Yang pertama, merata seluruhnya dikasih MBG sehingga menurut saya ini kurang efektif. Tidak semua siswa membutuhkan MBG itu,” kata Rapidin.
Menurut dia, sebagian anak berasal dari keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan agar bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Kalau saya tampung aspirasi daripada masyarakat di dapil saya, kira-kira 30 persen mereka itu tidak membutuhkan MBG. Oleh karena itu, kalau boleh yang 30 persen ini tidak diberikan, tetapi digunakan kepada sektor lain. Atau misalnya perbaikan sekolah dan sebagainya,” ujarnya.
Rapidin juga mengusulkan perubahan mendasar dalam mekanisme penyaluran bantuan. Ia mengatakan banyak ibu rumah tangga yang lebih memilih dana program diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat.
“MBG itu, kata ibu-ibu, biarkanlah diberikan kepada ibunya, dan ibunya yang memasak serta ibunya yang memberikan kepada anaknya,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara tersebut.
Menurut Rapidin, skema tersebut berpotensi mengurangi pemborosan sekaligus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran.
Ia mengaku menerima laporan mengenai makanan yang tidak habis dikonsumsi dan akhirnya terbuang percuma.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan program yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Selain menyoroti MBG, Rapidin meminta pemerintah memperhatikan kebijakan perpajakan yang berdampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai sejumlah ketentuan pajak masih menjadi keluhan masyarakat dan perlu dievaluasi.
“Kalau boleh, ini kasih masukan kepada Bapak Presiden agar menjadi perhatian beliau,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Rapidin juga mengangkat isu perlindungan masyarakat adat Papua.
Ia meminta pemerintah memastikan berbagai program pembangunan, termasuk pembukaan lahan pertanian baru, tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka.
“Tolong dilindungi hutan adat dan tanah-tanah adat orang Papua. Banyak tanah adat yang diambil tanpa pemberitahuan dan tanpa komunikasi dengan masyarakat Papua,” ujarnya.
Menurut Rapidin, perlindungan hak masyarakat adat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan di Papua.
“Mereka masih miskin, mereka perlu dorongan penguatan ekonomi agar mereka hidup seperti saudara-saudaranya di daerah lain,” kata dia.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan akan membawa temuan dan aspirasi yang berkembang di lapangan kepada Presiden Prabowo.
Dudung mengakui masih terdapat sejumlah aspek dalam pelaksanaan MBG yang perlu dibenahi.
“Masalah sistemnya memang betul perlu dibenahi manajemennya. Kami sudah ke lapangan dan memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” kata Dudung.
Ia juga menyebut usulan agar dana MBG disalurkan melalui para ibu rumah tangga menjadi salah satu masukan yang akan dilaporkan kepada Presiden.
“Banyak masukan bahwa MBG itu sebaiknya diserahkan ke ibu-ibu untuk memasaknya, dan akan lebih bagus daripada dimasak SPPG,” ujar Dudung.
