Aek Kanopan – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Labuhanbatu Utara Poaradda Nababan menyampaikan keprihatinannya atas skandal korupsi yang menimpa Badan Gizi Nasional yang melibatkan mantan kepala BGN Dadan Hindayana, hal ini menjadi preseden buruk bagi lembaga yang mengatur urusan perut rakyat tersebut.
“Sebenarnya masalah Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN sudah kacau sejak awal, namun pemerintah selalu mengabaikan setiap keluhan Rakyat padahal banyak penyimpangan yang terang benderang disampaikan oleh Rakyat lewat beragam media terutama Medsos.” Ungkap Poaradda Nababan dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (3/6/2026).
Poaradda mengaku cukup heran juga dengan pemerintah, karena membiarkan seolah-olah tidak tahu ada berbagai masalah dilapangan, mulai dari pemerian motor listrik, rekrutmen pegawai dapur, pembelian kaus kaki, tablet dan lain-lain yang semuanya bermasalah.
“yang lebih aneh lagi namanya progam makan bergizi, namun tidak melibatkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan-Red), ketika saya selusuri katanya karena ketiadaan Anggaran namun beli kaos kaki dan beli motor listrik anggaran tersedia, ini namanya rakyat dianggap bodoh jadi pemerintah bisa masa bodoh sama kerusakan progam MBG” Tegas Poaradda .
Dengan begitu banyaknya masalah dalam progam MBG bahkan sejak diluncurkannya progam ini, Poaradda mengatakan bahwa dirinya bingung dengan logika kebijakan yang dimiliki pemerintah kenapa ngotot diteruskan, bahkan dalam peringatan May Day pada 1 Mei lalu buruh didepan hidung Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa MBG tidak bermanfaat,
“BGN dari awal memang bermasalah koq baru sekarang ditindak, makanya kita prihatin sekaligus bertanya-tanya ini murni penegakkan hukum atau hanya untuk menutupi kesalahan dan jangan sampai kemudian pemerintah memanfaatkan kasus Dadan hanya untuk mencari kambing Hitam” Jelas Poaradda Nababan lagi.
Ia menambahkan bahwa penanganan MBG sudah rusak dari Hulu sampai Hilir, makanya penagkapan Dadan dan mengganti Kepala BGN dengan Nanik S. Deyang bukan solusi yang diinginkan oleh Masyarakat, namun harus ada evaluasi menyeluruh mulai atas sampai bawah, jangan seolah-seolah mencari kambing hitam belaka,
“Ayoklah pemerintah dengarkan suara Rakyat, dan saya menginginkan Pemerintah harus jujur jangan bohong-bohong lagi seperti kisah Lele dan Sapi, kalau memang tidak efektif ya diganti caranya, jangan barang busuk dipertahankan yang bikin rakyat semakin tidak percaya kepada Pemerintah” bebernya lagi.
Seperti diketahui, Mantan kepala Badan Gizi Negara (BGN) Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan baru ini merupakan nadi dari MBG yang menelan anggaran triliunan rupiah.
Lahir pada 2024, BGN langsung mendapat anggaran sebesar Rp 54,8 miliar. Anggarannya langsung melejit menjadi Rp 85,7 triliun pada 2025 dan Rp 268 triliun pada tahun ini.
Sebagai catatan, anggaran BGN yang menembus Rp 268 triliun pada 2026 adalah yang tertinggi di antara kementerian/lembaga di Indonesia. Padahal, institusi ini belum genap berusia dua tahun. Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG hingga 30 April 2026 telah mencapai Rp75 triliun. Dana ini setara dengan 22,4% dari total pagu awal. Realisasi anggaran ini melonjak 3.160% dibandingkan per akhir April 2025 (Rp 2,3 triliun).
Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai 3 Juni 2026, ada 30.231 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah penerima manfaat mencapai48.190.030 peserta didik,6.716.739 balita,2.181.024 ibu menyusui,901.163 ibu hamil,648.758 santri,serta 4.327.002 guru dan tenaga pendidik.
